Ketentuan Perihal Tim Penilai Pk Guru Dan Fitur Unggah Laporan Hasil Pk Guru Yang Belum Sanggup Diakses
3:20 PM
Edit
Kepada Pengguna PADAMU, disampaikan isu bahwa fitur unggah laporan hasil PKG (S22a LAMPIRAN A dan LAMPIRAN B) yang dijadwalkan rilis ahad ini ditunda hingga ahad depan (tanggal akan diumumkan lebih lanjut). Penundaan ini berkaitan dengan adanya penyempuraan sistem dan perhiasan kelengkapan dokumen lain yang perlu diunggah juga nantinya, yaitu:
- Lembar Catatan Fakta
- Hasil Pengamatan dan Pemantauan Proses Pembelajaran
(ditulis tangan manual oleh Kepala Sekolah/Tim Penilai)
Dipersilahkan kepada Kepala Sekolah/Tim Penilai untuk unduh formulir Lembar Catatan Pengamatan dan melengkapinya dengan tulis tangan manual untuk setiap guru yang dinilai, selanjutnya dipindai (scan) sebagai kelengkapan berkas perhiasan selain S22a LAMPIRAN A dan LAMPIRAN B.
Format Lembar Catatan Fakta sanggup diunduh dengan mengklik link di bawah ini:
Ketentuan ihwal Tim Penilai PKG
Dinformasikan perihal Tim Penilai PKG, sebagaimana tertulis di Buku 2 Pedoman PK Guru dengan ikhtisar, sebagai berikut:
1. Kepala Sekolah otomatis sebagai penilai yang dibatasi maksimal 10 guru.
2. Apabila jumlah Guru di sekolah > 10 orang, maka perlu perhiasan petugas Penilai.
3. Setiap satu orang penilai dibatasi minimal 5 dan maksimal 10 guru yang sanggup dinilai per tahun.
4. Khusus PK Kepala Sekolah dilakukan oleh Pengawas Sekolah
5. Berlaku kriteria – kriteria khusus sebagai penilai
6. Berlaku hukuman – hukuman bagi penilai dan guru jikalau melanggar prinsip penilaian kinerja guru.
A. Kriteria Penilai
1. Penilai harus mempunyai kriteria sebagai berikut:
2. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat guru/kepala sekolah yang dinilai.
3. Memiliki Sertifikat Pendidik.
4. Memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan menguasai bidang kajian
5. Guru/Kepala Sekolah yang akan dinilai.
6. Memiliki janji yang tinggi untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.
7. Memiliki integritas diri, jujur, adil, dan terbuka.
8. Memahami PK GURU dan dinyatakan mempunyai keahlian serta bisa untuk menilai kinerja Guru/Kepala Sekolah.
Dalam hal Kepala Sekolah, Pengawas, Guru Pembina, dan Koordinator PKB mempunyai latar belakang bidang studi yang berbeda dengan guru yang akan dinilai maka penilaian sanggup dilakukan oleh Kepala Sekolah dan/atau Guru Pembina/ Koordinator PKB dari Sekolah lain atau oleh Pengawas dari kabupaten/kota lain yang sudah mempunyai sertifikat pendidik dan memahami PK GURU. Hal ini berlaku juga untuk memperlihatkan penilaian kepada Guru Pembina.
B. Masa Kerja Penilai
Masa kerja tim penilai kinerja guru ditetapkan oleh Kepala Sekolah atau Dinas Pendidikan paling usang tiga (3) tahun. Kinerja penilai dievaluasi secara bersiklus oleh Kepala Sekolah atau Dinas Pendidikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku. Untuk sekolah yang berada di kawasan khusus, penilaian kinerja guru dilakukan oleh Kepala Sekolah dan/atau Guru Pembina setempat. Jumlah guru yang sanggup dinilai oleh seorang penilai yakni 5 hingga 10 guru per tahun.
C. Sanksi Penilai dan Guru
Penilai dan guru yang dinilai akan dikenakan hukuman apabila yang bersangkutan terbukti melanggar prinsip-prinsip pelaksanaan PK GURU, sehingga menjadikan Penetapan Angka Kredit (PAK) diperoleh dengan cara melawan hukum. Sanksi tersebut yakni sebagai berikut:
1. Diberhentikan sebagai Guru atau Kepala Sekolah dan/atau Pengawas.
2. Bagi penilai, wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan semua penghargaan yang pernah diterima semenjak yang bersangkutan melaksanakan proses PK GURU.
3. Bagi guru wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan semua penghargaan yang pernah diterima semenjak yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan PAK yang dihasilkan dari PK GURU.
Demikian isu ini disampiakan, biar banyak membantu dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
Salam Padamu Negeri Indonesiaku
Admin Pusat
BPSDMPK PMP Kemdikbud